Terkait LKPJ Wali Kota 2023, Ketua DPRD Kota Mojokerto Berikan Rekomendasi Bidang Ekonomi

Majalahglobal.com, Mojokerto – Ketua DPRD Kota Mojokerto, Sunarto memberikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota tahun anggaran 2023.

 

Sunarto memberikan rekomendasi pada Bidang Ekonomi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

 

“Capaian pada urusan perindustrian, perdagangan, pertanian, dan pariwisata masih dibawah rata-rata capaian kinerja urusan pilihan. Uniknya, bidang kelautan dan perikanan justru di atas rata-rata. Sedangkan, Kota Mojokerto tidak memiliki laut,” ungkap Sunarto di Kantor DPRD Kota Mojokerto, Rabu (31/3/2024).

 

Dijelaskannya, hal ini memunculkan keberpihakan pembangunan ekonomi pada bidang-bidang yang potensial di Kota Mojokerto.

 

“Pemerintah seharusnya mampu memberikan keberpihakan pembangunan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat,” jelasnya.

 

Diungkapkannya, pada BAB III Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Mojokerto Tahun 2023, pada penjelasan terkait laju pertumbuhan ekonomi tetap tumbuh positif, akan tetapi mengalami pelambatan dibandingkan tahun 2022.

 

“Melemahnya pertumbuhan ekonomi tersebut disebabkan karena industri pengolahan tembakau di Kota Mojokerto tidak lagi berproduksi selama tahun 2023. Padahal, seperti yang kita ketahui Kota Mojokerto bukan kota penghasil tembakau dan bukan kota dengan industri pengolahan tembakau yang cukup besar,” ujarnya.

 

Lebih lanjut dikatakannya, hal ini tentunya tidak dapat dijadikan dasar indikator terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi di Kota Mojokerto, yang digambarkan pada penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Mojokerto Tahun 2023 bahwa penurunan laju pertumbuhan ekonomi di Kota Mojokerto tergantung hanya pada satu perusahaan saja. Selain itu masih banyak data penggambaran indeks pertumbuhan yang satu dengan yang lainnya tidak berjalan secara linier.

 

“Penggerakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Mojokerto masih belum menunjukkan dinamika yang memadai, meskipun UMKM memiliki potensi besar sebagai embrio dari program-program perekonomian yang berkelanjutan. Kondisi ini menyiratkan bahwa pembangunan ekonomi yang begitu megah belum sepenuhnya memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat,” jelasnya.

 

Perlu adanya upaya yang lebih aktif dari pemerintah dan pihak terkait dalam mendukung perkembangan UMKM di Kota Mojokerto. Langkah-langkah seperti memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku UMKM, memfasilitasi akses pembiayaan, serta mempromosikan produk-produk lokal secara lebih luas baik di dalam maupun di luar daerah, perlu diperkuat.

 

“Kekhawatiran terkait kurangnya transparansi dalam pelaporan kemajuan BPRS kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi perhatian serius, terutama karena hal ini menciptakan ketidakjelasan dalam prosesnya yang pada akhirnya berujung pada penutupan. Dugaan adanya kecurangan dalam kebijakan dan pengelolaan BPRS menjadi sorotan utama yang menuntut perhatian serius untuk memastikan integritas dan efektivitas lembaga tersebut di masa depan,” terangnya.

 

Ditegaskannya, perlu pemeriksaan menyeluruh terhadap praktik-praktik internal BPRS, termasuk audit independen untuk mengungkapkan potensi kecurangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, perlu diperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas di tingkat DPRD untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga keuangan seperti BPRS beroperasi sesuai dengan standar etika dan hukum yang berlaku.

 

“Adanya dugaan bahwa BAZNAS Kota Mojokerto memberikan akses manfaat yang tidak adil kepada pihak-pihak tertentu menjadi perhatian yang perlu diselidiki lebih lanjut. Pentingnya memastikan bahwa program-program BAZNAS dijalankan dengan transparansi, keadilan, dan integritas yang tinggi agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat secara keseluruhan menjadi fokus untuk meningkatkan kualitas layanan dan kepercayaan publik,” tandasnya.

 

Masih kata Sugiyanto, Pertumbuhan ekonomi yang diklaim sukses di Kota Mojokerto menyiratkan kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam penetapan target dan penilaian capaian, terutama dalam konteks ekonomi yang mengandalkan data yang valid.

 

“Penting bagi Pemerintah Kota Mojokerto untuk memperkuat mekanisme pelaporan dan evaluasi yang transparan, serta memastikan bahwa target pertumbuhan ekonomi didasarkan pada data yang akurat dan dapat dipercaya. Langkah-langkah seperti meningkatkan koordinasi antara instansi terkait dalam pengumpulan dan analisis data, serta melibatkan ahli ekonomi dan pemangku kepentingan dalam proses penetapan target ekonomi, dapat membantu memastikan bahwa kebijakan pembangunan ekonomi yang dijalankan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat Kota Mojokerto,” harapnya. (Jay/Adv)